Struktur Organisasi PT. KAI

Sejarah Perkeretaapian

Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Naamlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Staatssporwegen (SS) pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya-Pasuruan-Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJS), Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS), Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS), Oost Java Stoomtram Maatschappij (OJS), Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (Ps.SM), Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), Probolinggo Stoomtram Maatschappij (Pb.SM), Modjokerto Stoomtram Maatschappij (MSM), Malang Stoomtram Maatschappij (MS), Madoera Stoomtram Maatschappij (Mad.SM), Deli Spoorweg Maatschappij (DSM).

Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh (1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), dan Sulawesi (1922). Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan trem di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Pada tahun 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku (Dinas Kereta Api). Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi-Bayah dan Muaro-Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api disana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945 (kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia). Hal ini sekaligus menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia (DKARI). Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrif (SS/VS), gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta (kecuali DSM).

Berdasarkan perjanjian damai Konfrensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 1998. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan/grup usaha yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT Railink (2006), PT Kereta Commuter Indonesia (2008), PT Kereta Api Pariwisata (2009), PT Kereta Api Logistik (2009), PT Kereta Api Properti Manajemen (2009), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).

STRUKTUR ORGANISASI PT. KAI PERSERO

DIREKTUR UTAMA: EDI SUKMORO

Warga Negara Indonesia, kelahiran di Semarang, Jawa Tengah 1959. Berdomisili di Jakarta Bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2013 dan diangkat sebagai Direktur Utama sejak 16 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-18/MBU/01/2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Aset Tanah dan Bangunan (11 Januari-27 Oktober 2014). Direktur Utama (28 Oktober 2014-10 Januari 2018). Dan menjabat kembali sebagai Direktur Utama sejak 16 Januari 2018.Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Sipil (Project Management) dari Institut Teknologi Bandung tahun 1978-1984 dan meraih gelar Master of Engineering Science in Project Management, bidang studi Development Technology, di Melbourne University, Australia, tahun 1994-1996. Mengikuti kursus singkat dengan program Management Skills for Supervisors, di Lolola University, New Orleans, USA tahun (1987-1988).Perjalanan Karir: Beliau pernah menjabat sebagai konsultan Project Management, Anggota tim negosiasi, Anggota tim negosiasi PLN tenaga batubara, Anggota tim negosiasi PLN tenaga gas alam, Senior Manajer Pengembangan Bisnis dan Pemasaran, Manajer Transmisi, dan wakil direktur bidang perencanaan keuangan perusahaan. Tahun 2009 sebagai Vice President of Property Management di Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).

DIREKTUR KOMERSIAL: DODY BUDIAWAN

Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta, 7 Juli 1968. Berdomisili di Jakarta. Bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2016. Diangkat sebagai Direktur Niaga berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-170/MBU/08/2019 tgl. 2 Agustus 2019. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial sejak 25 Oktober 2018 - 2 Agustus 2019, Direktur Aset Tanah dan Bangunan serta Direktur Manajemen Aset sejak 25 Januari 2016 - 24 Oktober 2018.Menempuh pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1986-1991 dan Master of Business Administration (MBA) di University of Missouri-Saint Louis (UMSL), Amerika Serikat pada tahun 2004-2006.Sebelumnya, Dody Budiawan berkarir di PT PLN (Persero). Sempat menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Regional Maluku Papua tahun 2015, General Manager Jasa Sertifikasi tahun 2011, General Manager PLN Wilayah Kalimantan Timur tahun 2010, dan General Manager Wilayah Sumatera Barat tahun 2009.

DIREKTUR OPERASI: AWAN HERMAWAN PURWADINATA

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, Jawa Barat tahun 1966. Berdomisili di Bandung. Bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 1997 dan diangkat sebagai Direktur Operasi sejak Tanggal 2 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-170/MBU/08/2019.Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Bandung tahun 1995. Pascasarjana Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung tahun 2000. Perjalanan Karir: Sebelumnya pernah menjabat sebagai Corporate Deputy Director of Infrastructure Maintenance and  Infrastructure Assets (20 Mei 2017 – 2 Agustus 2019). Executive Vice President Freight Marketing & Sales (12 Agustus 2015 – 21 Maret 2016). Deputy Evp II daerah operasi 1 Jakarta bidang Pelayanan dan Komersial (17 Maret 201- 11 Agustus 2015).


DIREKTUR PENGELOLAAN PRASARANA: APRIYONO WEDI CHRESNANTO

Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal, Jawa Tengah tahun 1967. Berdomisili di Cirebon. Bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 1997. Diangkat sebagai Direktur Pengelolaan Prasarana berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-170/MBU/08/2019 tgl. 2 Agustus 2019. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi dan Prasarana sejak 1 Maret 2019 - 2 Agustus 2019, Direktur Keselamatan dan Keamanan (16 Januari 2018-1 Maret 2019), Direktur SDM dan Umum (5 September 2016-14 Januari 2018), serta Direktur Operasi (8 Maret 2016-4 September 2016).Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi, Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara tahun 1993.Perjalanan Karir:Sebelumnya pernah menjabat sebagai Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta tahun 2015, dan Executive Vice President Daerah Operasi 4 Semarang tahun 2015.

AZAHARI DIREKTUR PENGELOLAAN SARANA

Warga Negara Indonesia, lahir di Bedilan, Sumatera Selatan, 1964. Berdomisili di Jakarta. Bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2016 dan diangkat sebagai Direktur Pengelolaan Sarana sejak 15 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-10/MBU/01/2018. Kini menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Sarana sejak 25 Januari 2016.Meraih gelar Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Mesin, USAKTI, Jakartan tahun 1988.Perjalanan Karir:Kasubdit Pengembangan Sarana Direktorat Sarana Perkeretaapian 2010- 2014. Kasubdit Pengelolaan Sarana Milik Negara Direktorat Sarana Perkeretaapian Desember 2014 di Direktorat Sarana, Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

DIREKTUR KESELAMATAN DAN KEAMANAN: JOHN ROBERTHO

Warga Negara Indonesia, lahir di Martebing, Sumatra Utara 1963. Berdomis Yogyakarta. Bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 1993 dan diangkat sebagai Direktur Keselamatan dan Keamanan sejak Tanggal 2 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-170/MBU/08/2019.Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Mesin Universitas Hkbp Nommensen tahun 1989. Perjalanan Karir:Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Teknik PT KCI pada Maret 2019 hingga Agustus 2019, EVP LRT Jabodebek pada September 2017-Maret 2019, CDD of Freight Marketing and Sales KAI pada Mei - September 2017, dan EVP KAI Daop 1 Jakarta pada Maret 2016-Mei 2017.

R. RULI ADI DIREKTUR SDM DAN UMUM

Warga Negara Indonesia, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah tahun 1968. Bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2018 dan diangkat sebagai Direktur SDM dan Umum sejak 16 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-18/MBU/01/2018.Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
Perjalanan Karir: Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT BGR (Persero), Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan (Persero), Direktur Keuangan SDM & Umum PT Kawasan Industri Medan (Persero), Vice President Divisi System Management Good Corporate Governance Risk Management PT Sucofindo (Persero).

INFO TENTANG PERTUMBUHAN 
EKONOMI PADA TAHUN 2012 S/D 2014

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2012

Sumber Data : 

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Monete

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 cukup menggembirakan di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3%) sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi 4,5±1%. Di tengah menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik.

 Selain itu, kuatnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan. Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diprakirakan tumbuh lebih tinggi, namun sejumlah risiko dan tantangan perlu diantisipasi. 

Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, terutama pada semester II 2013,perekonomian Indonesia diprakirakan akan tumbuh sebesar 6,3-6,8% dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia sebesar 4,5±1%. Permintaan domestik diprakirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pertama, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri akan terus meningkatkan impor migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. Kedua, struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan. Dengan latar belakang tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan pada upaya pencapaian keseimbangan internal dan eksternal. 

Dalam hubungan ini, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui lima pilar bauran kebijakan. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. 

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2013 

Sumber Data : 

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Tahun 2013 adalah tahun penuh perubahan dan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai masalah struktural yang belum terselesaikan, perubahan kondisi ekonomi global di tahun 2013 memunculkan ancaman terhadap stabilitas makroekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah mampu mendorong ekonomi bergerak ke tingkat yang lebih seimbang dan mengembalikan stabilitas makroekonomi. 

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik, meskipun berbagai risiko perlu terus diantisipasi. Kebijakan Bank Indonesia di tahun 2014 akan tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya-upaya ini tetap harus didukung oleh percepatan reformasi struktural dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2014

Sumber Data :

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

• Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$3,531.5.
• Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12,43 persen.
• Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61 persen.
• Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 2,06 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kontraksi 22,44 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
• Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5,59 persen dan Pulau Sumatera sebesar 4,66 persen.

PEREKONOMIAN INDONESIA

MASA SEBELUM PENJAJAHAN DI INDONESIA




Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (privaat).2 Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia.3 Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu.

Di samping hukum pidana adat mengalami persentuhan dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis. Aturan-aturan mengenai hukum pidana ini dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana di wilayah yang bersangkutan. Namun, di beberapa wilayah adat di Nusantara, hukum adat yang terjaga ini telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat dibaca oleh khalayak umum. Sebagai contoh dikenal adanya Kitab Kuntara Raja Niti yang berisi hukum adat Lampung, Simbur Tjahaja yang berisi hukum pidana adat Sumatera Selatan,5 dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali. Belanda berhasil menduduki Hindia Belanda setelah mengusir Portugis dari Nusantara. Selanjutnya, Belanda melimpahkan wewenangnya di Hindia Belanda kepada Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). VOC, yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (1619-1623 dan 1627-1629), diberi hak octrooi, yang salah satunya adalah mencetak uang dan melakukan kebijakan perekonomian. Sejak tahun 1600-an, VOC mengeluarkan kebijakan untuk menambah isi kas negara dengan menetapkan tiga peraturan. Pertama, verplichte leverentie, yaitu kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC. Kedua, contingenten, yaitu pajak atas hasil bumi dan pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah agar harganya tinggi. Ketiga, preangerstelsel, yaitu kewajiban menanam pohon kopi.

Saat Hindia Belanda beralih kekuasan ke Inggris, Pemerintahan Inggris melalui Thomas Stamford Raffles (1811-1816) mengeluarkan kebijakan baru dengan nama Landrent (pajak tanah). Kebijakan tersebut mengubah pola pajak bumi yang diterapkan Belanda sebelumnya.Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan Inggris dan menyerap hasil produksi penduduk. Kebijakan ini mengalami kegagalan, karena tidak adanya dukungan dari raja dan bangsawan setempat, serta penduduk yang kurang mengerti mengenai uang dan perhitungan pajak. Hindia Belanda kemudian dikuasai kembali oleh Belanda setelah melalui kesepakatan Inggris-Belanda. Pada periode ini, mulai ada perbaikan perekonomian.

MASA SESUDAH KEMERDEKAAN



1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. 2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. 3. Kas Negara kosong 4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR.
Surachman pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia),mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4. .Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
5. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Pada masa ini, Gedung Department of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengelolaan keuangan sehari-hari. Kondisi perekonomian dan keuangan pada awal kemerdekaan tergolong buruk. Tingkat inflasi sangat tinggi, karena berlakunya tiga mata uang di wilayah Republik Indonesia (RI), yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.Mata uang Jepang yang beredar saat itu diperkirakan sekitar 4 miliar, yang menyebabkan terjadinya inflasi tinggi. Permasalahan ekonomi tersebut mendorong diselenggarakannya rapat oleh Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di karesidenan Surabaya pada 2 September 1945. Mereka menyadari, selain mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan bersenjata, kekuatan dana untuk membiayai perjuangan tersebut juga diperlukan. Pada Kabinet Presidensial pertama, Presiden Soekarno mengangkat Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan, tepatnya pada 19 Agustus 1945. Dr. Samsi tercatat memiliki peranan besar dalam usaha mencari dana untuk membiayai perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Pada 26 September 1945 Dr. Samsi mengundurkan diri dan digantikan oleh A.A. Maramis. Selanjutnya, pada 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) Malang dianggap memenuhi persyaratan.Ia kemudian menetapkan pembentukan Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR Sabarudin. Akhirnya, uang Oeang Republik Indonesia (ORI) pertama berhasil dicetak. Upaya percetakan ORI ini ditangani oleh RAS Winarno dan Joenet Ramli.

Mulai 14 November 1945, pada masa kabinet Sjahrir I, Menteri Keuangan dijabat oleh Mr. Sunarjo Kolopaking. Selanjutnya, pada masa masa kabinet Sjahrir I, tepatnya pada 6 Maret 1946, panglima Allied Forces for Netherlands East Indies (AFNEI) mengumumkan berlakunya uang Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA) di daerah yang dikuasai sekutu. Hal ini menyebabkan Perdana Menteri Soetan Sjahrir berupaya untuk menanggapi hal tersebut dengan mengedarkan ORI. Namun, peredaran ORI memerlukan dana yang tidak sedikit, terlebih saat itu Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan Sjahrir adalah mengganti Menteri Keuangan dari Mr. Sunarjo Kolopaking kepada Ir. Surachman Tjokroadisurjo.Upaya utama yang dilakukan oleh Ir. Surachman untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah melakukan Program Pinjaman Nasional dengan persetujuan Badan Pekerja-Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP) pada Juli 1946. Selain itu, ia juga melakukan penembusan blokade dengan diplomasi beras ke India, serta mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta yang dirintis oleh para pengusaha Amerika Serikat melalui badan semi pemerintah bernama Banking and Trading Corporations, di bawah pimpinan Soemitro Djojohadikusumo. Ia juga menembus blokade Sumatra dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia, dengan membuka perwakilan dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff).

Pada 2 Oktober 1946, Menteri Keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Akhirnya, usaha penerbitan uang sendiri memperlihatkan hasil dengan diterbitkannya Emisi Pertama uang kertas ORI pada 30 Oktober 1946. Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal beredarnya ORI, dan pada saat yang sama, uang Jepang, NICA dan Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. ORI pun diterima dengan perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, 30 Oktober disahkan sebagai Hari Oeang Republik Indonesia oleh Presiden, berdasarkan lahirnya emisi pertama ORI.


MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

ORDE LAMA



Orde Lama adalah sebutan bagi masa Presiden Soekarno diIndonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 – 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer . Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah ordelama.Kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai
memegang kendali. Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun
1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional:

• TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara

• TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969,

• Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan

Proses mengrehablitasi dan merekontruksi yang di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera 

oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.

• Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik 

yang menyatakan laissez faire laissez passer.

• Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, yang berisi :

1. Pembubaran Konstituante.

2. Tidak berlakunya UUDS 1950

3. Berlakunya kembali UUD 1945.

4. Segera dibentuk MPRS dan DPRS.

Maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

ORDE BARU



Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan pancasila secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret1966 yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.Orde
Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total”atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga
semakin melebar.

Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kerdaulatan
dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya.Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang
melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.

MASA REFORMASI





Berakhirnya rezim Orde Baru, telah membuka peluang guna menata kehidupan demokrasi. Reformasi politik, ekonomi dan hukum merupakan agenda yang tidak bisa ditunda. Demokrasi menuntut lebih dari sekedar pemilu. Demokrasi yang mumpuni harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang sehat.

Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politi, ekonomi, social dan budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali.Dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat dan agar dapat mewijudkan tujuan dari reformasi tersebut maka B.J.Habibie mengeluarkan kebijakan.

SEJARAH PEREKONOMIAN DI INDONESIA



Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak diantara persilangan samudera dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi serta penduduk yang tinggal dipenjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan Negara Indonesia. Munculnya kontak dengan perdagangan internasional melalui mitra asing yang datang untuk berdagang juga ikut berperan penting dalam perkembangan Indonesia berupa kedatangan pedagang dari India, China, Arab dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah.

Pada awal abad ke-17, Vereenigde Oostindische Compagnie, salah satu perusahaan multinasional pertama dalam dunia, sejarah telah mendirikan basis operasional mereka di kepulauan Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dunia. Pada tahun 1800, Hindia belanda merupakan salah satu negara terbesar yang menerima manfaat finansial dari monopoli perdagangan komoditas nusantara di pasar internasional melalui hasil tani seperti kopi, teh, kina, karet dan minyak sawit, hasil bumi seperti minyak, batubara, timah dan tembaga. Hindia Belanda berubah menjadi Republik Indonesia setelah Perang Dunia II. Pada awal abad ke-21, Indonesia berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus sebagai kekuatan ekonomi negara berkembang dunia, mengantarkan Indonesia menjadi anggota G-20 dan masuk sebagai negara industri baru.

KOPERASI INDONESIA

Koperasi Indonesia 

“Mengenal Koperasi Indonesia Dan Perkembangannya”

By: Fifi Luthfiah

          Kelompok 1         :

1.    Andry Ferdinand Dito                                           2B218038                     

2.    Enrico Sandy Ramadhan                                       21217946

3.    Febriana Candra Dewi                                           22217285

4.    Fifi Luthfia                                                             2B218757

5.    Rahayu Agriani                                                      24217885

6.    Teuku Farhan Ridwan                                            25217932

7.    Vella Rosa                                                               26217065

                 

2018/2019

BENTUK BENTUK KOPERASI DI INDONESIA

BENTUK-BENTUK KOPERASI DI INDONESIA 
By: Fifi Luthfiah

Kelompok 1 :

   1.  Andry Ferdinand Dito 2B218038
2. Enrico Sandy Ramadhan 21217946
3. Febriana Candra Dewi   22217285

4.  Fifi Luthfiah 2B218757

5.  Rahayu Agriani 24217885

6. Teuku Farhan Ridwan 25217932

7. Vella Rosa 26217065

2018/2019

KOPERASI JASA (INDIVIDU)

 KOPERASI JASA 

By: FIFI LUTHFIAH

Adalah koperasi yang khusus bergerak di bidang pelayanan. Kopersi ini tumbuh akibat meningkatnya kegiatan usaha dan keanekaragaman kebutuhan, jadi selain kegiatan di bidang usaha produktif, koperasi juga perlu didirikan untuk kegiatan bidang usaha jasa.  Jenis koperasi ini contohnya koperasi Angkutan Kota, Koperasi Bina Usaha Transportasi RI (Kobutri), Angkutan pedesaan, Koperasi Bandung Tertib (Kobanter), Koperasi Asuransi Indonesia (KAI), Koperasi Angkutan Jakarta (KOPA), Bank Umum Koperasi, Koperasi Listrik, Koperasi Usaha Kredit (KUK), Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Koperasi jasa juga koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonesia adalah Koperasi. Koperasi memiliki sedikit perbedaan dibanding badan usaha lain seperti PT, CV, Firma atau Yayasan, di mana koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2012. Dalam menjalankan usaha, koperasi terdiri dari pengurus dan pengawas yang dipilih dalam Rapat Anggota. Pengurus inilah yang akan menjalankan usaha koperasi demi kesejahteraan anggotanya.

Pada praktiknya ada banyak macam koperasi, salah satu yang populer di masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam. Pada artikel kali ini, kami akan memberikan uraian lengkap tentang cara mengambil pinjaman koperasi terkait fungsinya sebagai koperasi simpan pinjam. Berikut ini uraiannya:

Prinsip Dasar Koperasi Simpan Pinjam

Sesuai ketentuan dalam UU Koperasi, prinsip dasar koperasi simpan pinjam ini adalah memiliki anggota dengan sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota. Keuntungan koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi secara adil sesuai kesepakatan dalam Rapat Anggota. Dalam menjalankan usaha, koperasi memiliki modal yang terdiri dari:

1. Simpanan Pokok yang dibayarkan pertama kali oleh anggota koperasi dan hanya sekali saja 2. Simpanan Wajib yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya 3. Simpanan Sukarela yang mirip seperti tabungan dengan jumlah dan waktu simpanan tidak ditentukan 4. Dana cadangan yang merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan ke anggota namun digunakan untuk menambah modal usaha koperasi 5. Modal pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi ke pihak lain seperti bank, atau lembaga penyalur dana lainnya Hibah atau donasi yang diberikan oleh orag lain kepada koperasi.

Beberapa Syarat dan Cara Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi

Pada awalnya koperasi fokus pada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam. Namun pada perkembangan usaha selanjutnya ada produk pinjaman yang khusus anggota atau bisa juga non anggota namun saat akan meminjam koperasi statusnya adalah calon anggota koperasi.

Syarat Menjadi Anggota Koperasi yang Paling Umum

⃰ Warga Negara Indonesia;

⃰ Keanggotaan bersifat perorangan dan bukan dalam bentuk badan hukum

⃰ Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan

⃰ Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau ketentuan yang berlaku dalam koperasi;

CIRI CIRI KOPERASI JASA :

Terdiri dari sekelompok orang. Segala kegiatan dilakukan dg bekerja sama dan gotong royong, tidak mementingkan pemasukan modal, modal tidak tetap, mempunyai bentuk badan hukum

Misalnya: 

v  Koperasi Angkutan, memberikan jasa angkutan barang atau orang. Koperasi angkutan didirikan oleh orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang.

v  Koperasi Perumahan, memberikan jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah.

v  Koperasi Asuransi, memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran. Anggota Koperasi Asuransi adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa asuransi. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Modal Koperasi

Modal koperasi ada dua macam yaitu, modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan sejumlah uang yang dikumpulkan anggota-anggotanya sesuai dengan ketentuan koperasi. Macam-macam modal sendiri antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, dana cadangan, dan hibah.Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib adalah sejumlah uang tertentu yang harus dibayar oleh anggota pada saat waktu tertentu kepada koperasi. Simpanan khusus merupakan simpanan yamg dimiliki oleh anggota koperasi mengacu pada ketentuan khusus yang dibuat oleh koperasi. Dana cadangan merupakan modal yang dimiliki koperasi dari hasil SHU yang tidak dibagikan.Hibah merupakan modal yang berasal dari bantuan (donatur) dari pihak luar atau lain untuk menjalankan kegietan usaha koperasi. Modal pinjaman adalah sejumlah uang yang diperolah dari pihak luar sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Modal ini harus dikembalikan koperasi pada saat jatuh tempo.Modal pinjaman koperasi dapat berasal dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi, bank atau lembaga keuangan bukan bank berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan obligasi dan surat utang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sumber lain yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifianto, Himawan. 2015. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektivitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Brawijaya)

Hall, Nicola. 2013. Jurnal Ekonomi Koperasi Simpan Pinjam. Acicis Study Indonesia: Malang

Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Paul . Kimmel. 2014. Accounting Principles (Pengantar Akuntansi 1). Jakarta: Salemba empat

Kamar, Karmani. 2013. Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Maristiana, Siska. 2013. Pengaruh Analisis 5C Dalam Pemberian Kredit. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pandanaran.

Med Taufik Syukri (Manager koperasi). 2017

Pratama, Sapta. 2013. Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha. Fakultas Ekonomi dan Manajemen: Institut Pertanian Bogor